Peran Perangkat Desa Dalam Pembangunan

0
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

BUMIJAWA– Bupati Tegal Umi Azizah menghadiri acara Capacity Building Bagi Perangkat Desa Se-Kecamatan Balapulang, di Gedung Pertemuan UPTD Guci, Senin (11/2/19) kemarin.

Dalam Sambutannya Umi mengatakan, perangkat desa merupakan abdi negara atau pamong sekaligus pelayan masyarakat mempunyai peran serta dan tanggung jawab dalam mewujudkan penyelenggaraan dan pembangunan pemerintahan.

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa desa adalah bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, desa melalui pemerintah desa ikut serta berperan dan bertanggung jawab dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.

Bagaimana pemerintah desa bisa bekerja mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, menekan kesenjangan sosial, menanggulangi kerusakan ekosistem lingkungan hidup. Begitupun dengan melindungi lahan pertanian , meningkatkan layanan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan serta menumbuhkan kewirausahaan pemuda. Itu semua adalah tantangan desa yang sesungguhnya, jelas Umi saat memberikan sambutan di Lewat organisasi perangkat desa, lanjut Umi, perangkat desa memiliki tanggung jawab moral mendorong prakarsa, membangun gerakan dan partisipasi masyarakat desa dengan mengembangkan potensi dan aset desa bagi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Umi, hanya dengan good local governance-lah, pemerintahan desa yang bersih dan melayani bisa diwujudkan. Sekalipun di era keterbukaan informasi publik, yang katanya banyak persoalan, hambatan, tekanan dan godaan dalam menjadi perangkat desa.

Meskipun kewenangan dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa ada pada kepala desa, pada kesempatan baik ini, Umi mengingatkan kepada perangkat desa untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 51.

Seperti larangan membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain atau golongan tertentu. Larangan melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga atau golongan masyarakat tertentu. Larangan melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa. Larangan melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme. Serta larangan untuk ikut serta atau pemilihan kepala daerah.

Saya tidak ingin mendapat keluhan warga soal pungutan yang tidak wajar pada pengurusan Persertipikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebuah program BPN, pungutan biaya nikah di luar ketentuan resmi KUA yang sangat memberatkan warga maupun pengutipan pengurusan administrasi surat-menyurat, ujar Umi.

Ditambahkan, Umi, tugas perangkat desa adalah membantu kepala desa. Jika mendapat mandat dari kepala desa namun berpotensi melanggar larangan, panjenengan harus berani menolak, bila perlu laporkan lewat layanan SMS Lapor Bupati atau pengaduan tertulis ke saya.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share.

About Author

Comments are closed.

Berita menarik lainnyaclose